Pelaksana Proyek Kantor DLH Kota Palu Keluhkan Soal Keterlambatan Pembayaran dari Keuangan
PALU, FILESULAWESI.COM – Komisi C DPRD Kota Palu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kota Palu khususnya kepada Dinas PU, serta pelaksana proyek pekerjaan di kota Palu tahun anggaran 2024, Senin (23/12/2024) siang.
BACA JUGA: Kontraktor Proyek Drainase Huntap Tondo 1 Tak Hadiri RDP di DPRD Kota Palu
Dalam pembahasan RDP kali ini, sekaitan dengan pengawasan dari DPRD Kota Palu terhadap kegiatan pekerjaan proyek pembangunan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu tahun anggaran 2024.
Diketahui, proyek pekerjaan kantor DLH Kota Palu dikerjakan selama 180 hari atau 6 bulan, terhitung sejak dari 10 Juni-26 Desember 2024, mendatang.
Menyikapi terkait dengan adanya dugaannya keterlambatan pekerjaan proyek DLH, Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, menyampaikan bahwa ia yakin kepada pelaksana proyek tidak akan tuntas menyelesaikan proyek DLH sampai batas waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 26 Desember 2024.
“Tadi dari dinas sampaikan 72 persen progres pekerjaan. Setahu saya kita sampai tanggal 26 Desember juga yah. Berarti menurut saya g mungkin selesai, kalau saya, yakin tidak selesai,” ungkap Ketua Komisi C kepada FileSulawesi.com.
“Teman-teman kita nanti turun dan mengecek langsung kelokasi proyek tanggal 26 atau tanggal 27 Desember,” sambung WIM, panggilan sapaannya.
Pelaksana Proyek pembangunan Kantor DLH Kota Palu, Adriel, mengatakan, untuk progres terbaru dari pekerjaan yakni dikisaran 72 persen (Permingu lalu).
Adapun kendalanya sudah dari awal sebenarnya. Sekedar informasi, kita tandatangan kontrak pada tanggal 10 Juni 2024. Kondisi dilokasi belum selesai pembersihan, masih ada pembongkaran bangunan kantor existing lama (4 kantor).
“Jadi, kami baru bisa mulai pembersihan di tanggal 24 Juni 2024, kurang lebih dua minggu belum bisa dimulai pekerjaan proyek,” sebutnya.
“Untuk faktor lainnya kendala di pembayaran keuangan. Sekedar informasi, progres proyek di 72 persen di minggu lalu tetapi untuk progres pembayaran keuangan masih terakhir di 42 persen,” sambung Adriel lagi.
Menyikapi keterlambatan pembayaran ke kontraktor, pihak BPKAD Kota Palu mengatakan, kalau untuk pembayaran kita lihat berdasarkan dari pengajuan dinas PU, berapa persen yang sudah dikerjakan.
Kalau untuk saat ini pembayaran kenapa agak terlambat, banyak kegiatannya yang bersumber PAD. Dimana PAD kita sekarang ini masih minim, realiasi kita juga kecil, sehingga di keuangan itu menghitung-hitung dulu, kalkulasi dulu, berapa SPM yang bisa kita bayar.
“Kita melihat lagi, kan ini sisa berapa minggu kedepan. Jadi seperti itu, tetapi kalau ada masuk anggaran kita akan bayar pak, itulah kendalanya kita di keuangan saat ini,” bebernya.
“Untuk pembayaran Insya Allah akan kita bayar cuman melihat kondisi keuangan, PAD kita, PAD masih kecil, seperti itu,” ungkap penanggung jawab pembayaran ke pelaksana proyek DLH Kota Palu.zal
